Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya.
Dari 2020 ke 2025: turun 24,9% (213 → 160 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 160 | ▲ 1.500% |
| 2024 | 10 | 0% |
| 2023 | 10 | ▼ 95,3% |
| 2021 | 213 | 0% |
| 2020 | 213 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.
